Makassar Dilanda Kekeringan, Kota-Kota Besar Indonesia Diminta Bersiap Hadapi Ancaman Krisis Air Bersih

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mencatat sebanyak 50.342 warga di enam kecamatan terdampak kekeringan. Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat yang selama ini bergantung pada air tanah, sementara pasokan dari jaringan PDAM masih relatif aman. Namun, apabila cuaca kering terus berlanjut, cadangan air baku PDAM diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 30 hari.

Kondisi tersebut terjadi ketika Indonesia mulai memasuki puncak musim kemarau. BMKG sebelumnya telah mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dari kondisi normal akibat pengaruh fenomena El Niño di sejumlah wilayah. Curah hujan diperkirakan berada di bawah rata-rata sehingga potensi kekeringan meteorologis maupun krisis air bersih meningkat, terutama pada daerah yang selama ini memiliki keterbatasan sumber air baku.

Meski saat ini Makassar menjadi salah satu kota yang paling terdampak, ancaman serupa juga berpotensi terjadi di sejumlah kota besar lainnya apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.

Jakarta menjadi salah satu wilayah yang perlu mewaspadai penurunan ketersediaan air baku, terutama karena sebagian kebutuhan air bersih masih bergantung pada sungai dan waduk yang debitnya sangat dipengaruhi curah hujan. Selain itu, penggunaan air tanah yang berlebihan juga dapat memperburuk kondisi ketika musim kemarau berkepanjangan.

Di Pulau Jawa, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya juga memiliki kerentanan tersendiri. Sejumlah kawasan di kota-kota tersebut hampir setiap musim kemarau mengalami penurunan debit sungai, berkurangnya cadangan air tanah, hingga distribusi air bersih yang terganggu di beberapa wilayah pinggiran.

Di Indonesia bagian timur, selain Makassar, kota-kota seperti Kupang, Mataram, dan sebagian wilayah Denpasar juga dikenal memiliki risiko kekeringan yang relatif tinggi ketika musim kemarau berlangsung lebih lama dari biasanya. Curah hujan yang rendah dipadukan dengan meningkatnya kebutuhan air akibat pertumbuhan penduduk dan sektor pariwisata membuat tekanan terhadap sumber daya air semakin besar.

Menurut para ahli, ancaman kekeringan di perkotaan tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh faktor cuaca. Urbanisasi yang pesat menyebabkan banyak daerah resapan air berubah menjadi kawasan permukiman dan pusat bisnis. Akibatnya, kemampuan tanah menyimpan air hujan semakin berkurang sehingga cadangan air tanah lebih cepat menurun saat kemarau tiba.

Perubahan iklim juga memperbesar tantangan tersebut. Pola hujan menjadi semakin sulit diprediksi, sementara suhu udara yang lebih tinggi meningkatkan laju penguapan dari waduk, sungai, maupun tanah. Dampaknya, pasokan air baku untuk instalasi pengolahan air minum dapat berkurang lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengurangi dampak kekeringan, pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan sumber daya air sejak awal musim kemarau. Langkah yang dapat dilakukan antara lain mempercepat distribusi air bersih ke wilayah rawan, meningkatkan kapasitas tampungan waduk dan embung, memperluas program pemanenan air hujan, mengurangi kebocoran jaringan distribusi PDAM, serta mengendalikan pengambilan air tanah secara berlebihan.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi musim kemarau. Penggunaan air secara hemat, memperbaiki kebocoran instalasi rumah tangga, memanfaatkan air hujan ketika masih tersedia, serta mengurangi pemborosan air untuk aktivitas yang tidak mendesak dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Kasus yang terjadi di Makassar menunjukkan bahwa krisis air bersih bukan lagi persoalan yang hanya dialami daerah pedesaan. Di tengah pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan meningkatnya kebutuhan air, kota-kota besar di Indonesia perlu memperkuat ketahanan sumber daya air agar ancaman kekeringan tidak berkembang menjadi krisis yang mengganggu kehidupan masyarakat maupun aktivitas ekonomi.